Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Sosialisasi dan Verifikasi LHKASN dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI

Oleh Admin 11-11-2015 09:30:17

Soekarno Hatta – Kota Bandung

Sesuai dengan surat Edaran Menteri Aparatur Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan LHKASN setelah ASN diangkat, mutasi atau promosi dan setelah berhenti dari ASN.

Dalam teknis pelaporannya setiap Aparatur Sipil Negara dapat menyampaikan laporan kekayaan yang dimilikinya secara online melalui aplikasi SIHARKA. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi SIHARKA ini sudah berjalan.

Guna melihat seberapa besar jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang telah melaksanakan LHKASN ini, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI melakukan kegiatan “Sosialisasi dan Verifikasi Aplikasi LHKASN” ke berbagai kantor kemenag kota/ kabupaten di Indonesia.

Di Kementerian Agama Kantor Kota Bandung kegiatan “Sosialisasi dan Verifikasi Aplikasi LHKASN” oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dilaksanakan pada hari Senin, (9/11) yang bertempat di Aula Kemenag Kota Bandung dan dihadiri oleh seratus orang pegawai terdiri dari para pejabat di Kemenag, Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, Kepala KUA, Pengawas, Penyuluh Agama dan Pejabat Fungsional Umum.

Dalam paparannya, Dr. Hilmi Muhammadiyah, M.Si Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI menyampaikan, kurang optimalnya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya tidak selalu dari struktur pemerintahan yang tidak independen dan buruknya aturan perundang-undangan, tetapi pangkal tolaknya adalah rendahnya kualitas moral para penyelenggara Negara, bukan rahasia umum lagi bahwa banyak para pejabat Negara yang tersangkut tindak pidana korupsi walaupun dengan waktu cukup lama untukmembuktinya.

“Buruknya kualitas moral para penyelenggara Negara disebakan oleh praktek-praktek KKN yang terjadi di institusi pemerintah baik dalaminstitusi hukum maupun para birokrat dalam struktur organisasi pemerintahan” Tambahnya.

Dalam pencegahan prilaku korupsi, maka peran aktif pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar tercapainya upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang lainnya dapat diminimalisasikan” lanjutnya.

Salah satu upaya pencegahan itu adalah dengan melaksanakan pelaporan LHKASN. Dr. Hilmi Muhammadiyah, M.Si menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan LHKASN ini adalah untuk menumbuhkan sifat kejujuran dalam diri ASN, membangkitkan rasa takut berbuat korupsi, mencegah konflik kepentingan pribadi dan kepentingan publik dan menguji integritas para pejabat negara.

Kontributor : Agus Saparudin, S.Pd