Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

KabalitbangDiklat, Praktik Hubungan Antaragama Berjalan Dinamis

Oleh Admin 14-10-2015 05:56:32

Jakarta (Pinmas)- Kita hidup dalam negara kita yang multikultur,  multietnis,  dan multirelijius.  Untuk itu, membangun toleransi kehidupan beragama sangatlah penting.  Dinamika kehidupan beragama juga berkembang.  Dalam internal agama-agama, misalnya ada beragam paham – aliran.  Demikian pula antaragama; praktik hubungan antaragama berjalan dinamis, meski kadang ada gesekan/konflik.  

“Namun dari semua itu, umumnya berinteraksi secara baik,” demikian disampaikan KabalitbangDiklat Abd Rahman Mas’ud saat menjadi Narasumber mewakili Menteri Agama pada Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) di Gedung Lemhanas Jakarta, tanggal 6 Oktober 2015.

Mas’ud menegaskan, berdasarkan survey nasional kerukunan umat beragama oleh BalitbangDiklat Kemenag menunjukkan, bahwa indeks kerukunan nasional = 3,67 yang berarti cukup harmonis.  Bahwa ada kasus-kasus intoleransi di beberapa titik itu perlu penanganan tetapi gambaran nasional sesungguhnya cukup baik.  

“Maka upaya penguatan wawasan, seperti kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan seperti ini tepat dilakukan,” kata Masud.

Kabalitbang Diklat menambahkan, Kementerian Agama selama ini  tengah menjalanan tiga fokus kebijakan terkait kerukunan umat beragama yakni, Pelayanan dan Perlindungan Umat Beragama, Pemberdayaan Masyarakat, Pemuka Agama dan Lembaga Keagamaan dalam menjaga kerukunan, serta Penguatan regulasi dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama sebagai bagian dari kerukunan nasional.

Dikatakan Masud, upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Agama dalam pemeliharaan kerukunan, yaitu dengan kegiatan dialog multikultural, pembinaan keagamaan melalui para penyuluh-penyuluh agama, sosialisasi penguatan integrasi degan revitalisasi kearifan lokal untuk mendukung kerukunan, dan penanganan/resolusi konflik.

Dalam sesi dialog, Abd Rahman Masud ditanya peserta izin pendirian rumah ibadat tentang di sebuah daerah yang belum direspon oleh Pemda.  Mas’ud menjelaskan, bahwa jika telah memenuhi syarat administratif, daftar pengguna 90 orang dan dukungan warga 60 orang serta rekomendasi Kemenag dan FKUB setempat sebagaimana dalam PBM 9 dan 8 Tahun 2006, maka  Pemda wajib merespon paling lambat 90 hari. Jika belum ada titik temu, perlu ada upaya-upaya dialog.  

“Negara berkewajiban hadir melalui Pemda dengan mengedepankan semangat dialog untuk kerukunan. Pendekatan sosio-kultural juga perlu dilakukan oleh pemohon dalam hal ini agar tidak asing di lingkungan masyarakat sekitar rumah ibadah,” ujar Masud.  

Diakhir paparannya, Mas’ud mengatakan kerukunan umat  beragama dan toleransi beragama merupakan kondisi dinamis (cepat berubah).  Karenanya, perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan untuk mempertahankan kondisi rukun, sambil menyelesaikan secara bertahap kasus-kasus yang ada. (hb/dm/dm).