Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Sosialisasikan Inpres 1 Tahun 2015; Nur Syam, Pastikan Pengadaan Barjas Sesuai Ketentuan

Oleh Admin 11-09-2015 17:59:17

Jakarta (Pinmas) —- Sekretaris Jenderal Nur Syam mengatakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tegas mengintruksikan agar Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi mengambil langkah-langkah yang sangat diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di KL/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa perubahan penting terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah di dalamnya.

Sehingga menurut Nur Syam, perlu disosialisasikan secara rinci dan mendetail agar proses pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan di lingkungan Kemenag dapat berjalan sesuai dengan ketentuan baru yang diatur dalam peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 ini.

“Hal tersebut memerlukan sosialisasi yang lebih rinci agar pelaksanaan percepatan pengadaan barang/jasa tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang terkait, terang Nur Syam saat membuka acara Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, di Auditorium H.M. Rasidji Kemenag Thamrin No. 6 Jakarta, Senin (07/09).

Didampingi Kepala Biro Umum Syafrizal dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum dari LKPP Setyabudi Arijanta, Nur Syam mengatakan, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, salah satunya agar proses pelelangan barang/jasa pemerintah, khususnya untuk pelelangan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun.

“Saya himbau agar seluruh satuan kerja menginventarisasi dan membuat laporan terkait hal tersbeut dalam rangka mempersiapkan diri terhadap permintaan laporan dari Kantor Staf Presiden (KSP) ataupun pihak lain yang terkait,” Nur Syam.

Diingatkan Nur Syam, untuk tahun 2016 mendatang diminta agar pekerjaan yang sifatnya rutin dan melalui proses tender, proses lelang akan dilaksanakan sebelum Januari 2016, sehingga seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Agama Pusat wajib menyerahkan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS).

Lalu terkait untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Agama Nur Syam menekankan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa kedepan semakin professional sesuai prinsip-prinsip pengadaan.

Nur Syam minta, agar para pihak terkait dapat aktif berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka melaksanakan amanah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Agama sesuai dengan harapan kita.

Sementara itu, Karo Umum Syafrizal mengatakan, dalam peningkatan pemahaman pengelola pengadaan barjas di Kemenag terhadap Perpres dan Inpres ini perlu karena, pelaksanaan pengadaan barjas di kementerian dan lembaga dinilai masih sangat lambat serta banyaknya lelang yang gagal, sehingga harus diulang.

“Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik serta masih kurangnya jenis barang dan jasa yang masuk e-catalogue, namun yang terpenting arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui e-procurement,” tandas Syafrizal. (rd/dm/dm).