Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Oleh Admin 27-02-2015 18:09:08

SERANG (Inmas Kanwil)- Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mengadakan Sosialisasi Inpres Nomor 1 tahun 2015 dan Perpres Nomor 4 tahun 2015, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Senin (23/2/15).

Kegiatan ini dilaksanakan satu hari penuh (Fuul day) dan dibagi tiga angkatan, mulai hari Senin s/d Rabu tanggal 23 – 25 Februari 2015 dan di buka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Banten H. Moh. Agus Salim, turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten H. Mahmudi, Kasi Pelaksana Kontruksi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Hj. Yuyu Yulianti, Kasubbag Hukum dan KUB H. Damanhuri dan Panitia.

Dalam arahannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten H. Moh. Agus Salim mengatakan, “Percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015,  dengan tujuan:1.  Mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah. 2.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Sekretaris Kabinet, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, serta Para Gubernur dan Bupati/Walikota.

Kakanwil menambahkan Pertama, Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan pecepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam mengambil langkah-langkah dimaksud, agar setiap satuan kerja/unit kerja:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran     berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun.

3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement)”, Jelas Kakanwil.4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kanwil Kementerian Agama dan masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan satuan kerja/unit kerja di bawahnya secara terkonsolidasi.

5. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jelas Kakanwil

Kontributor (UQ, Inmas, Edit)